BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Angka kemiskinan di Indonesia dari dahulu sampai saat ini masih menunjukan kisaran angka yang tinggi. Pada tahun 2007 sendiri, ada sekitar 33 juta kepala keluarga (www.antara news.com, 2007). Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu 27 juta kepala keluarga dan dana APBD untuk mengatasi angka kemiskinan hanya sebesar 27 triliun (www.antara news.com). Di DKI Jakarta selama tahun 2003 sampai tahun 2009 angka kemiskinan sempat mengalami penurunan pada tahun 2004 dan 2008, namun penurunan ini masih tergolong tinggi (Jakarta.go.id, 2009). Sedangkan angka kematian penduduk Indonesia yang dikutip The World Fact Book, pada tahun 2005 sebesar 6,25 kematian/1000 populasi. Kondisi seperti ini, dapat dipastikan masyarakat dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan menjadi sangat minimal yang terhambat masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Rendahnya akses pelayanan kesehatan akan mempengaruhi penyebaran penyakit di kalangan masyarakat.
Hasil Survei pada tahun 2007, di NTB menunjukkan angka kesakitan penduduk pedesaan mencapai 22,99 persen, sementara angka kesakitan penduduk perkotaan lebih rendah yakni 21,36 persen (kompas.com, 2009). Angka ini menunjukan penurunan yang cukup berarti, sebab pada tahun 2004 angka kesakitan di NTB sekitar 23, 17 persen (lomboktimurkab.go.id, 2009). Namun, sekali lagi penurunan angka kesakitan tetap saja masih tergolong tinggi.
Upaya yang ditawarakan oleh pemerintah dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan angka kemiskinan dan angka kesakitan yang masih tergolong tinggi, pada tahun 2004 pemerintah mencanangkan suatu program yang dinamakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program ini di kuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2004. Dicanangkannya SJSN memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap strata dan pengendalian sosial, terutama pada struktur dan institusi sosial.

B. PERMASALAHAN
Bagaimana pengaruh program SJSN dengan struktur, interaksi dan pengendalian sosial?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.sedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan programjaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial (depkes.go.id, 2004). Bentuk program SJSN yaitu Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (depkes.go.id, 2004).
Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 pasal 5tahun 2004, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Program jaminan kesehatan dapat berupa jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.

B. Struktur Sosial
Struktur sosial yang menjadi bagian dalam tatanan sosial yang terdiri dari struktur dimanis yaitu masyarakat serta struktur statis yaitu adat, budaya, norma, hukum, dan undang-undang. Struktur sosial merupakan sebuah hubungan yang dikarakteristikan oleh adanya suatu organisasi, baik organisasi formal maupun nonformal sehingga dapat menciptakan suatu stabilitas dalam masyarakat.
Sasaran upaya pelayanan kesehatan adalah meningkatkan mutu kesehatan
manusia. Manusia sebagai insan individu dan sosial berkarakter dinamis. Peningkatan pelayananan kesehatan selayaknya bertumpu pada kondisi kehidupan individu dan masyarakat. Sebagaimana prinsip pertama pembangunan berkelanjutan: “Manusia (penduduk) merupakan pusat perhatian pembangunan berkelanjutan,dan dikehendaki agat memiliki kehidupan yang sehat dan produktif dalam keserasian dengan alam” (The UN Conference of Environment and Development, 1992 dalam Soemanto, 2005).
Tindakan pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan penduduk
secara nyata dan langsung berhubungan dengan upaya menekan tingkat
kematian dan ketersakitan. Maka kebijakankependudukan di bidang kesehatan harus memperhatikan dan memperhitungkan keberadaannya terutama pada kebijakan publik. Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis. Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan.Aturan ini merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsungditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis (Soemanto, 2005).
Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Secara sosiologis pelaksanaan kebijakan publik harus diperhatikan struktur sosial yang selalu berubah. Oleh sebab itu kebijakan publik juga perlu mementingkan perhatiannya pada adanya keragaman, keunikan di masyarakat (Black, 1976; dan Milovanovich, 1994 dalam Soemanto, 2005). Model pemikiran hukum dan sosiologis tentang kebijakan publik merupakan pemahaman terhadap realitas sosial, dimana pembuatan, pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan publik harus mendasarkan dan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal itu dilakukan agar tujuan utama dari kebijakan tersebut dapat dicapai secara optimal.
Pencanangan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi angka kesakitan dan kematian di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Latar belakang dicanangkannya UU SJSN adalah melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang masih terpuruk akibat krisis multi dimensi yang berkepankangan. Keterpurukan ekonomi ditandai dengan tingginya angka pengangguran yang telah meningkatkan kasus kriminalitas, manurunnya daya beli, nilai tukar rupiah yang belum stabil, produktifitas yang rendah dan kondisi dunia usaha yang sangat lemah.
Adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan program jaminan kesehatan yang meliputi pelayanan promototif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, diharapkan adanya suatu perubahan budaya pada masyarakat dari pemanfaatan pelayanan tradisional seperti dukun, beralih pada pemanfaatan pelayanan medik. Terutama dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan serta program-progam yang mendukung terselenggaranya SJSN untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebab dengan adanya SJSN dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan baik di Puskesmas, posyandu, Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya.
Isu mengenai pertumbuhan, karakteristik dan struktur sebagai gambaran dari dinamika kependudukan menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan Badan Kependudukan Dunia (UNFPA, 1994 dalam Soemanto, 2005). Rekomendasi program aksi ICPD(International Coference on Population and Development, 1994 di Kairo) menyebutkan perlunya indikator-indikator kependudukan yang relevan dengan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pertama, tingkat fertilitas, mortalitas (terutama AKB, anak dan ibu bersalin) dan pertumbuhan penduduk; indikator ini berguna untuk memudahkan terjadinya transisi demografi yang cepat, khususnya negara (termasuk Indonesia) yang tidak ada keseimbangan antara indikator demografis dan tujuan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kedua, anak dan generasi muda yang proporsinya paling besar dari jumlah penduduk.
Data ini terkait dengan usaha pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dukungan sosial, keluarga dan masyarakat,keselamatan dan kelangsungan hidup dan seterusnya. Ketiga, penduduk usia lanjut yang berhubungan dengan sistem jaminan sosial, meningkatkan kemandirian, kesehatan dan penggunaan ketrampilan. Keempat, penyandang cacat untuk mengembangkan pencegakan dan rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Isu penting kependudukan dunia ini berhubungan dengan bidang-bidang kegiatan lain, khususnya program pemerintah untuk miningkatkan banyak aspekkehidupan masyarakat, termasuk mutu dan pelayanan kesehatan. Pemerintah Pusat dan Daerah telah dan akan terus diharapkan mengembangkan isu tersebut ke dalam kebijakan dan untukdilaksankan, karena ternyata relevan dengan aspirasi dan permasalahan yang timbul di masyarakat.
.
C. INSTITUSI SOSIAL
Institusi sosial berkaitan erat dengan upaya-upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dan memperhatiakan system institusi sosial itu sendiri. Pembangunan bidang kesehatan diantaranya bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Political will pemerintah tersebut dinyatakan ke dalam berbagai usaha, seperti penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pondok bersalin, penyediaan air bersih dan sebagainya. Dalam era otonomi daerah, layanan program di atas harus terjangkau dan dampak positifnya dirasakan masyarakat. Di sini semua komponen meliputi penyiapan, pengolahan dan penyajian data penduduk; penyusunan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, monitor, dan evaluasi program harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
Wilayah kerja layanan dan peranan aparatur pemerintah daerah pada masyarakat terjangkau dengan cepat dan mudah. Partisipasi masyarakat mudah diorganisasikan setiap waktu, hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, dan peranan legislatif dalam mendukung dan mengontrolpelaksanaan program layanan pada masyarakat berlangsung optimal. Gambaran pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat terwujud, jika tersedia data kependudukan untuk kesehatan yang akurat, terpercaya dan rinci. Peran insitusi sosial dalam upaya mengatasi masalah kesehatan di Indonesia melalui SJSN Statistik Kesehatan Rakyat Indonesia tahun 2000 yang disusun berdasarkan memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya tujuan dari SJSN. Peran institusi dalam hal ini institusi kesehatan membuat suatu indikator untuk membuat suatu kebijakan suatu program kesehatan yang efektif dan efisien.

D. Pengendalian Sosial
Pengendalian sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang. Sepanjang semua anggota masyarakat bersedia mentaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Menurut Soekanto dalam Nugroho (2008), beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut (i) karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidah memenuhi kebutuhan dasarnya, (ii) kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan, (iii) di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan (iv) memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.
Pegendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses untuk mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, (1) System mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma, (2) System mengajak bertujuan untuk mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu, (3) Sistem memaksa bertujuan utnuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma dan jika ia tidak menaati kaidah yang berlaku maka akan dikenai sanksi.
Pelaksanaan dari ketiga system tersebut haruslah melibatkan pihak pengendali dan pihak yang dikendalikan. Pihak pengendali yang disebut lembaga atau agen pengendali terdri dari banyak unsur. Situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah enforcement demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpang dari norma.
Pengendalian sosial yang dapat berupa pengendalian formal yang terwujud dalam setiap program yang dicanangkan oleh institusi kesehatan dan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah meningkatnya masalah kesehatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 sehingga tujuan SJSN dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

BAB III
PENUTUP

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanankan dengan melihat struktur sosial baik struktur dinamis dan struktur statis yang merupakan bagian dari tatanan sosial. Suatu institusi sosial dalam hal ini adalah institusi kesehatan seperti puskesmas, posyandu dan Rumah Sakit serta Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya berperan untuk penyedia lanyanan kesehatan dan pembuatan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pengendalian sosial yang dilakukan oleh institusi kesehatan dan pemerintah dilakukan agar tujuan program SJSN dapat terwujud yang salah satunya diatur dalam UU nomer 40 tahun 2004 .

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. Pengendalian Sosial. http://id.shvoong.com
/sosial-sciences/2008114-pengendalian-sosial/. Diakses pada tanggal
4 Agustus 2010.
Anonim. 2008. Jenis/Macam Pengendalian Sosial Dan Pengertian Pengendalian
Sosial – Pengetahuan Sosiologi. http://organisasi.org/jenis-macam
pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan
sosiologi. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2010.

Anonim. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.http://depkes.go.id/downloads/ UU_No._40_Th_2004_ttg_Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional.pdf. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2010.

Anonim. 2007. Memprihatinkan Angka Kemiskinan di Indonesia 33 Juta KK.
http://www.antaranews.com/view/?i=1186971337&c=EKB&s. Diakses
pada tanggal 4 Agustus 2010.
Anonim. 2009. Angka Kesakitan Penduduk. http://www.arsip.net/id/link
.php?lh=AFcBBgYADgZZ. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2010
BPS Provinsi DKI Jakarta. 2009. Penjelasan Data Kemiskinan.
http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/profil-pimpinan-daerah/2568 penjelasan-data-kemiskinan. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2010.

Dishubkominfo Kab. Lombok Timur. 2009. Kualitas SDM.
http://lomboktimurkab.go.id/page-49-kualitas-sdm.html. Diakses pada
tanggal 4 Agustus 2010.

Fifit. 2010. Faktor Kesehatan Meningkatkan Angka Kematian Di Indonesia.
http://kesehatan.infogue.com/faktor_kesehatan_meningkatkan_angka_
kematian_di_indonesia. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2010.

Forum Komunikasi dan Konsultasi Bipartit. 2004. Forum Komunikasi dan
Konsultasi Bipartit Tingkat Nasional. www.apindo.or.id
/attachments/article/…/pernyataan_dan_deklarasi_fkkbn.pdf Diakses pada
tanggal 4 Agustus 2010.

Soemanto. 2005. Kebijakan Kependudukan di Bidang Kesehatan: Suatu Tinjauan
Sosiologi Hukum. http://eprints.ums.ac.id/314/1/4._SOEMANTO.pdf.
Diakses pada tanggal 4 Agustus 2010.

Related Sites

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Kesehatan Masyarakat ...

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Kesehatan Masyarakat ...: daftar judul contoh-contoh skripsi kesehatan masyarakat . kode e 7. karakter demografi dan kepuasan pasien rawat inap bangsal anak rumah sakit umum daerah padang ...

Sources : http://contohskripsi.idtesis.com/kumpulan-judul-contoh-skripsi-kesehatan-masyarakat.html/

XGames Download jocuri torrent 2013 - Home page

XGames Download jocuri torrent 2013 - Home page: download Reload Target Down torrent X Games torent files 2010 Jocuri Fu Download Fifa 08 torrent Download Mini Ninjas torrent download Adrenalin 2 Rush Hour tore X ...

Sources : http://gamestorrent.lkteam.ro/

W.I.D.I.A.S.T.U.T.I. | ”Dunia ini perhiasan dan sebaik ...

W.I.D.I.A.S.T.U.T.I. | ”Dunia ini perhiasan dan sebaik ...: KELOMPOK: TIM ♠ Memiliki pemimpin yang ditunjuk ♠ Akuntabilitas individual ♠ Tujuan kelompok dan organisasi sama ♠ Hasil kerja individual

Sources : http://widiastutidyah.wordpress.com/

Selamat Datang... | Mencari dan menemukan karuniaNya ...

Selamat Datang... | Mencari dan menemukan karuniaNya ...: Mencari dan menemukan karuniaNya dengan ilmu dan hikmah

Sources : http://muhaiminkhair.wordpress.com/

Putrijulaiha's Blog | Just another WordPress.com site

Putrijulaiha's Blog | Just another WordPress.com site: Just another WordPress.com site ... 251 UNREAL CONDITIONS: PRESENT AND FUTURE. 1. If I (have) the day off tomorrow, I would go to the beach.

Sources : http://putrijulaiha.wordpress.com/

Makalah PENGARUH PROGRAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) TERHADAP TATANAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL Responses

2 Responses to “Makalah PENGARUH PROGRAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) TERHADAP TATANAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL”

  1. Anonymous says:

    Mas, makalahnya saya copy y… Buat tugas pengkaderan…

  2. alonemisery says:

    Iya silahkan aja..
    Mksh dah berkunjung

Leave a Reply